14 Februari 2024
Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mewanti-wanti sejumlah pemerintah daerah dan penyelenggara pemilu di Pulau Jawa agar mempersiapkan diri dengan memetakan lokasi Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang berada di kawasan rawan banjir.
Sebab, merujuk pada prakiraan cuaca BMKG pada 12-14 Februari 2024, wilayah Jawa Tengah bagian tengah dan utara memiliki peluang kejadian tinggi untuk hujan intensitas sedang hingga lebat.
Hingga Selasa (13/02), 10 desa di Kabupaten Demak masih terendam banjir.
Ketua KPU Provinsi Jawa Tengah, Handi Tri Ujiono, mengatakan total ada 114 TPS yang dipastikan bakal melakukan pemungutan suara susulan.
Adapun lembaga pemantau pemilu di Semarang khawatir penundaan pemilu mengancam hilangnya hak demokrasi warga. Selain itu akan meningkatnya kerentanan politik warga terhadap manipulasi, sabotase, dan intimidasi.
Apa penyebab banjir di Demak?
Banjir yang merendam permukiman warga di Kabupaten Demak terjadi akibat jebolnya tanggul Sungai Wulan pada Kamis (08/02).
Seorang warga yang terdampak, Hasan, bercerita saat tanggul jebol rumahnya langsung diterjang banjir keesokan harinya.
Juwaisyah, salah satu warga Desa Wonoketingal, mengaku sedih melihat kondisi rumahnya yang terencam banjir setinggi satu meter lebih.
Ia berkata, banjir datang begitu cepat. Usai salat Jumat, sambungnya, air mulai masuk ke dalam rumah dan pada sore hari banjir telah merendam rumahnya.
"Rumah saya kondisinya segini," kata perempuan 50 tahun ini kepada wartawan Furqon sambil menunjuk leher setinggi orang dewasa. "Kalau masuk rumah langsung megap-megap," imbuhnya.
Adapun rumah Nadhifah (48 tahun) tak jauh berbeda dengan Juwaisyah.
Katanya banjir yang sangat cepat membuatnya tak sempat menyelamatkan barang-barang miliknya.
"Semua terendam banjir," tuturnya. "Ini saja pakaian dapat sumbangan di posko," sambungnya sambil menunjukkan pakaian yang dikenakan.
"Seperti kiamat kecil," ungkap Nadhifah menceritakan kejadian banjir tersebut.
Banjir yang terjadi tahun ini adalah yang paling parah sepanjang hidup Sudarman (60 tahun). Ketika masih kecil ia bercerita belum pernah terjadi banjir di Wonoketingal.
Dia juga tak pernah mendengar cerita dari sang ayah atau kakeknya soal banjir di desanya.
"Ini baru pertama kali sepanjang saya hidup," katanya.
Data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Demak per 12 Februari menyebutkan banjir telah merendam 2.965 hektare sawah, 38 sarana ibadah, dan membuat setidaknya lebih dari 20.000 orang mengungsi.
Dari pantauan di lapangan, sepanjang Jalan Demak-Kudus mulai dari Pasar Gajah sampai perbatasan Demak-Kudus, warga mendirikan posko seadanya untuk menampung bantuan-bantuan dari masyarakat.
"Kami butuh bahan makanan. Apa saja yang penting kebutuhan sehari-hari," kata Nadhifah.
Baca juga:
KPU Demak tunda pencoblosan
Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Demak, Siti Ulfaati, mengatakan pihaknya memutuskan menunda pemungutan suara Pemilu 2024 di 10 desa yang masih terendam banjir.
Kata dia, mulanya hanya sembilan desa yang ditunda. Tapi karena dampak banjir semakin luas, maka jumlahnya bertambah menjadi 10 desa -yang berada di Kecamatan Karanganyar.
Desa tersebut antara lain Wonoketingal, Cangkringrembang, Cangkring, Undaan Kidul, Undaan Lor, Ngemplak Wetan, Wonorejo, Karanganyar, Ketanjung, dan Jatirejo.
Dari 10 desa itu, ada 114 Tempat Pemungutan Suara (TPS) dengan jumlah pemilih 26.000 lebih.
Sejumlah lokasi yang sedianya menjadi lokasi TPS di Kecamatan Karangannyar masih terendam banjir dengan ketinggian bervariasi. Mulai 40 sentimeter sampai satu meter.
Kapan pencoblosan susulan dilakukan?
Ketua KPU Provinsi Jateng, Handi Tri Ujiono, mengatakan kalau merujuk pada Undang-Undang Pemilu maka pemungutan suara susulan paling lambat digelar 10 hari setelah tanggal 14 Februari 2024 atau selambat-lambatnya 24 Februari.
Itu mengapa Handi mengatakan pihaknya sedang mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan untuk pelaksanaan pemungutan suara susulan di 114 TPS tersebut.
Di antaranya terkait keberadaan para pemilih dan relokasi TPS.
Ia berkata, jika banjir sudah surut maka pemungutan suara lanjutan bakal tetap digelar di TPS asal. Akan tetapi kalau diperlukan relokasi, maka TPS akan dipindahkan ke tempat lain.
"Dan ini menunggu perkembangan," imbuhnya kepada wartawan Aris Mulyawan yang melaporkan untuk BBC News Indonesia.
Dia juga menjelaskan hingga kini pihaknya belum bisa berkoordinasi dengan para petugas KPPS yang terdampak banjir.
Sebab mereka masih mengurusi keluarganya yang mengungsi.
Dengan begitu, KPU Provinsi Jateng dan petugas di lapangan belum bisa membahas secara teknis bagaimana pemungutan suara susulan itu dilakukan.
Kendati demikian, katanya, di tingkat desa sudah merancang rencana yakni kalau banjir sudah surut maka TPS akan dibuat di lokasi semula.
"Tapi kalau tidak, karena prinsipnya pemilu itu mengikuti pemilih maka dimungkinkan ada pembuatan TPS baru di lokasi relokasi atau tempat pengungsian."
"Ini kan masih berjalan, kita lihat perkembangannya."
Handi menambahkan pihaknya telah melakukan identifikasi pemilih yang terkena dampak banjir dan tak bisa menggunakan hak pilihnya pada 14 Februari.
Nantinya mereka akan diberikan formulir C pemberitahuan.
"Metodenya kami akan mendekati pemilih. Kami akan memberikan pelayanan yang terbaik, meski ada keterbatasan."
"Faktanya kalau ada yang mengungsi, mereka tidak homogen dari satu TPS yang sama, satu kelurahan atau satu desa. Mereka bercampur aduk di mana-mana."
Penundaan pencoblosan pertama di Jateng
Handi juga mengatakan penundaan pemungutan suara di 10 desa ini merupakan kejadian pertama sepanjang pemilu setelah reformasi.
Ia mengaku tak memprediksi akan terjadi bencana seperti ini.
Semula dia memperkirakan gangguan pemilu akibat banjir bakal terjadi di Kabupaten Grobogan.
"Ternyata di sana clean and clear ya. Untuk daerah lain yang lokasinya jauh sudah kami antisipasi seperti Kampung Laut, Cilacap, Karimunjawa, Nusakambangan. Bahkan kalau ada gunung meletus kami sudah siap," ungkap Handi.
Selain di Demak, banjir juga membuat beberapa TPS di Kecamatan Mijen dan Kecamatan Gajah harus disulap jadi panggung atau menggeser lokasinya.
"Mungkin karena musim hujan sehingga tempatnya becek, maka kami menyarankan pembuatan TPS di tempat yang aman dan nyaman serta memudahkan pemilih. Pemilu itu diselenggarakan KPU semaksimal untuk melindungi hak pemilih dengan segala tantangannya."
Pemantau pemilu: Hak pemilih terancam
Direktur Pusat Telaah dan Informasi Regional (Pattiro) Semarang yang memantau pelaksanaan pemilu, Ahmad Iskandar, menilai keputusan penundaan pemilu di sejumlah desa menunjukkan penyelenggara pemilu tidak profesional.
Sebab pengetahuan bahwa di sana kerap menjadi langganan banjir semestinya sudah diketahui.
"Bencana yang berulang adalah problem yang seharusnya dapat diantisipasi, dimitigasi, dan diambil keputusan jauh hari," ucap Ahmad Iskandar.
Menurut dia, penundaan pemilu bakal mengancam hilangnya hak demokrasi warga.
Selain itu akan meningkatnya kerentanan politik warga terhadap manipulasi, sabotase, persuasi, dan intimidasi.
"Warga pemilih pengungsi berada dalam posisi yang sangat rendah. Sangat labil, secara posisi tawar, sehingga rentan untuk menjadi sasaran politik uang dan politik transaksional dari para politisi pemodal besar."
"Kami menyesalkan kebijakan dan ketidakcakapan KPUD Demak dalam menangani penyelenggaraan pemilu di daerah rawan bencana."
Untuk itu, pihaknya meminta KPU RI dan KPU Provinsi untuk melakukan koreksi dan upaya mitigasi bagi daerah daerah rawan bencana di Jawa Tengah.
Bagaimana prakiraan cuaca BMKG?
Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) menyebut secara umum seluruh wilayah di Indonesia berpeluang hujan dengan intensitas sedang sepanjang 12-14 Februari 2024.
Tapi wilayah Jawa Tengah bagian tengah hingga utara disebut memiliki peluang kejadian tinggi untuk hujan dengan intensitas sedang hingga lebat.
Bersandar pada perkiraan itu dan berkaca pada historis bencana dalam tiga tahun terakhir, Pulau Jawa menjadi wilayah yang paling dominan terjadi bencana hidrologi basah seperti banjir dan longsor.
"Karena di Pulau Jawa paling banyak penduduk atau populasinya, jadi bencana hidrologi basah biasanya juga berkaitan dengan kepadatan penduduk," imbuh Juru bicara BNPB, Abdul Muhari.
TPS mana saja yang perlu diwaspadai?
Di Jawa Barat, berdasarkan catatan BNPB, setidaknya ada enam daerah yang menjadi penyumbang bencana paling tinggi dalam tiga tahun terakhir.
Di antaranya Kabupaten Bogor, Kabupaten Bandung, Kabupaten Karawang, Garut, Cirebon, dan Kabupaten Bekasi.
Abdul Muhadi mengatakan frekuensi bencana banjir, longsor, serta cuaca ekstrem cukup tinggi. Sehingga menurutnya harus menjadi perhatian pemda serta penyelenggara pemilu.
Pasalnya di enam daerah itu pula Tempat Pemungutan Suara (TPS) dan Daftar Pemilih Tetap (DPT) paling besar.
"Kita harap BPBD di wilayah-wilayah itu sudah mempersiapkan dan memetakan titik-titik TPS yang berada di kawasan rawan banjir."
"Sementara Kota Bekasi, Depok, dan Kota Bandung relatif sedikit aman dibandingkan kabupaten/kota lain."
Di Jawa Tengah, sambung Abdul Muhari, wilayah-wilayah yang harus diperhatikan potensi terjadi banjir atau longsor antara lain Cilacap, Semarang, Magelang, Banyumas, Brebes, Grobogan, Tegal dan Kebumen.
Ia menjelaskan lokasi-lokasi itu merupakan kantong TPS dan DPT tertinggi.
Sama halnya di Jabar, BPBD di daerah-daerah tersebut harus sudah melakukan pemetaan atas kondisi TPS yang ada di masing-masing kabupaten/kota serta tingkat risiko terhadap kemungkinan bencana.
Adapun banjir yang berlangsung Kabupaten Demak, katanya, tidak semata diakibatkan oleh intensitas hujan tapi juga jebolnya tanggul Sungai Wulan.
Selama tanggul belum diperbaiki maka mustahil menahan air yang melimpas ke permukiman, persawahan dan jalur transportasi.
"Ini [tanggul jebol] cukup berpengaruh karena ketinggian air naik cepat. Di sepanjang jalan Pantura, Demak, Kudus, sangat banyak truk yang tidak sempat dilewarkan ke tempat yang aman," imbuh Abdul Muhari.
"Ada truk tangki BBM, logistik pemilu, dan mobil yang mengangkut ternak terjebak."
BNPB juga mencatat akibat banjir di Demak 21.197 orang mengungsi dan 75.000 lebih jiwa terdampak.
Pihaknya juga memastikan perbaikan tanggul rampung dalam waktu tiga hari ke depan.
Adapun di Jawa Timur, wilayah yang patut menjadi perhatian pemda serta penyelenggara pemilu adalah Kabupaten Jember, Banyuwangi, Malang dan Kediri.
Di sana jumlah DPT dan TPSnya paling banyak dan tiga tahun terakhir kerap dilanda bencana.
ncG1vNJzZmivp6x7o67CZ5qopV%2Beu6W7zZ6qoplflr%2B1tcKlnKxnk6e0dr6Xq21tsmak